Category Archives: Berita

Pengukuhan‬ Pengurus Dharma Wanita LPMP Kalteng

Kepala LPMP Kalteng, Krisnayadi Toendan mengukuhkan Pengurus Organisasi Darma Wanita Persatuan (DWP) LPMP Kalteng periode/masa bakti 2014/2019 Senin, 23 Mei 2016 di halaman LPMP Kalteng, saat apel pagi seluruh pegawai LPMP Kalteng.

Pengukuhan berdasarkan surat Keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Dikdasmen nomor SKEP 029/SET DWP DITJEN DIKDASMEN/III/2016, perihal pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan LPMP provinsi Kalteng.

Hadir pada pengukuhan tersebut para pejabat struktural, pejabat fungsional, segenap pengurus dan anggota DWP LPMP Kalteng.

Pada kesempatan itu Kepala LPMP Kalteng, Krisnayadi menyampaikan isteri memiliki peranan penting baik dalam sebuah keluarga maupun internal lembaga. Dalam keluarga misalnya mendukung dan mendorong/menyemangati tugas-tugas suami maupun dalam internal lembaga.

Adapun susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

Ketua : Ny. Arniwaty Krisnayadi Toendan
Wakil ketua : Ny. Ana Laila Sugianto
Sekretaris I : Ny. Komalasari Junaidin
Sekretaris II : Ny. Vera Roosye Pakasi Haridjaya
Bendahara : Ny. Loa Jeni Derwin

Ketua Bidang Pendidikan : Ny. Lasiyem Mardiyanta
Ketua Bidang Ekonomi : Ny. Pancar Purnamawati Karnen
Ketua bidang Sosbud : Ny. Elinnae Wakhyuliani Sugeng

Penyumpahan PNS LPMP

penyumpahan

Bertempat di aula Palampang Tarung LPMP Kalteng, pada 16/5/2016 telah diselenggarakan penyumpahan sebanyak 10 orang PNS. Penyumpahan dipimpin langsung oleh Kepala LPMP Kalteng Krisnayadi Toendan, dengan disertai oleh rohaniawan masing-masing CPNS/PNS Dalam sambutannya menyampaikan bagi CPNS/PNS yang baru disumpah agar dapat menjadi aparatur pemerintah dan abdi masyarakat yang baik, dan memiliki sikap rendah hati. “Layani masyarakat dengan senyuman, rendah hati dan baik-baiklah bermitra dengan orang lain,” tegas Krisnayadi. Lebih lanjut disampaikan menjadi PNS tidaklah mudah, namun berusaha dan jadilan PNS yang bekerja sesuai dengan tupoksi. Berdasarkan data pegawai, jumlah pegawai PNS LPMP Kalteng sebanyak 97 orang dengan berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan.

LPMP Gelar Diklat TOT Pengembangan K-13

Dalam rangka memfasilitasi kesiapan sekolah SMP dalam mengimplemetasikan kurikulum 2013, LPMP Kalteng baru-baru ini menggelar diklat TOT bagi guru. Diklat yang bertajuk “TOT PENGEMBANG K-13” dilaksanakan di LPMP Kalteng melalui dua tahap.

Tahap pertama diikuti oleh 262 orang guru dari 7 kabupaten yaitu Kotim, Lamandau, Seruyan, Murung Raya, Pulang Pisau, Sukamara dan Palangkaraya. Gelombang kedua sebanyak 263 asal 7 kabupaten yaitu Kobar, Barsel, Barut, Bartim, Kapuas, Gumas dan Katingan.

Menurut ketua panitia Rinjani, mengatakan pelaksanaan tahap 1 mulai tanggal 3-7 Mei dan tahap 2 tanggal 16-20 Mei. Guru-guru serta ToT meliputi mapel IPS, IPA, Matematika, Seni Budaya, Prakarya, PKN, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PJOK dan mapel 5 agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Katolik)

Latar belakang kegiatan berdasar dari pasal 4 peraturan Mendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang satuan pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan kurikulum 2006 dan paling lambat seluruh sekolah tahun 2019/2020 melaksanakan kurikulum 2013.

Acara pembukaan dibuka oleh Kepala LPMP Kalteng. Dalam sambutannya Krisnayadi Toendan menyampaikan agar para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik. “Pesan pak menteri para instruktur pada saat melakukan pengimbasan kepada guru di tempat kerjanya lakukan dengan yang terbaik,” tandas Krisnayadi. Lebih lanjut harapannya tidak ada lagi keluhan para guru-guru tentang Kurikulum 2013. Guru sebagai pembelajar dan guru sebagai murid dituntut selalu belajar.

Kebijakan Sertifikasi Guru 2016

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2016 merupakan tahun kesembilan pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007.

Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Penetapan calon peserta mulai tahun ini menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015.

Perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan aplikasi data Dapodik dan dipublikasikan secara online di http://sergur.kemdiknas.go.id/pub/index.php. Skor minimal UKG bagi guru yang mengikuti pola PPG adalah 55,06.

Menurut kepala LPMP Kalteng melalui koordinator panitia sertifikasi guru LPMP Kalteng Mila Apriyani menyatakan penyelenggaraan sertifikasi berbasis program studi.

“Oleh karenanya apabila ada data mapel yang diampu guru berbeda dengan mapel yang diujikan saat yang bersangkutan mengikuti UKG maka otomatis gugur oleh system.”

Lebih jauh dijelaskannya berdasarkan buku 1 pedoman sertifikasi guru tahun 2016, sertifikasi guru akan dilaksanakan tiga pola, yaitu: Pola PF (Portofolio) dan PLPG. Pola PF dan PLPG diperuntukkan bagi guru yang diangkat sampai dengan 30 Desember 2005. Pola SG-PPG bagi guru yang diangkat dari 31 Desember 2005 s.d. 31 Desember 2015.

Pola SG-PPG dilaksanakan dengan mekanisme: in on in on, yaitu: in (workshop) di kampus selama 20 hari untuk melaksanakan WS-1, on kembali ke sekolah tempat tugas untuk melaksanakan PPL-1 selama 1,5 bulan, in di kampus selama 25 hari untuk melaksanakan WS-2, dan on kembali ke sekolah tempat tugas untuk melaksanakan PPL-2 selama 2 bulan.
Pembelajaran Pola PLPG dan SG-PPG menekankan pada implementasi kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kriteria penetapan peserta PLPG diurutkan dengan prioritas: Nilai UKG, Daerah penugasan (tertinggal dan sangat tertinggal), Usia, Masa kerja, Golongan kepangkatan. Beban belajar pola PLPG sebanyak 90 JP (1 JP = 50 menit), dengan alokasi waktu: Guru SD, SMP, SMA/SMK = 32 T : 58 P Guru PAUD (TK/RA) = 44 T : 46 P Guru BK/Konselor = 30 T : 60 P.

Penetapan peserta SG-PPG diurutkan dengan prioritas: Nilai UKG, Usia, Masa kerja, Golongan kepangkatan. Mulai tahun 2016 dilaksanakan sertifikasi guru melalui Pendidikan profesi Guru (SG-PPG) untuk guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 31 Desember 2015. Di samping itu, masih dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan latihan Profesi guru (PLPG) bagi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005.

Menyinggung soal biaya sertifikasi pola SG PPG, disebutkannya peserta membiaya mandiri diklatnya karena tidak ditanggung pemerintah.